Pengadilan Tingkat Pertama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Kelas Satu atau Pengadilan Negeri ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Pengadilan Tinggi yang mempunyai yurisdiksi atas pengadilan-pengadilan di suatu kabupaten / kota. Dengan amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka setiap pilihan Pengadilan Negeri beserta fungsi dan kewenangannya ada di Pengadilan Tinggi.

Fungsi Pengadilan Tahap Pertama

Fungsi pengadilan tahap pertama adalah mempertanyakan keabsahan penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kewenangannya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasannya. (Sumber: blog.malavida.co.id)

Tugas dan Wewenang Pengadilan Tahap Pertama

Tugas dan kekuasaan pengadilan negara adalah untuk mengatur waktu, memutuskan dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata di tingkat pertama. Kewajiban dan kewenangan lainnya meliputi:

  1. Sebutkan validitas atau jika penangkapan, penahanan, penangguhan penyelidikan atau penangguhan permintaan.
  2. Soal santunan dan rehabilitasi bagi orang yang tertular kasus berakhir pada penyidikan atau penuntutan.
  3. Memberikan informasi, pertimbangan dan nasehat hukum kepada instansi Pemerintah di daerah,
  4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tindakan Juri, Panitera, Sekretaris dan Jangkauan di wilayah hukumnya.
  5. Mengawasi jalan keadilan dan memastikan bahwa penilaian dijalankan secara adil dan adil.
  6. Memberikan instruksi, teguran dan peringatan yang dianggap tidak perlu dengan kebebasan Hakim untuk mempertanyakan dan menyelesaikan masalah.
  7. Mengawasi pekerjaan notaris mertua dan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua
  8. Pengadilan Tinggi dan Menteri yang di dalamnya terdapat tugas dan tanggung jawab.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menyelesaikan masalah yang harus diadili berdasarkan jumlah pijatan, yang terkait dengan pidana yang memeriksanya harus diberikan lebih dulu yaitu:

  • Korupsi
  • Terorisme
  • Narkotika / Psikotropika
  • Uang cucian atau
  • Pelaku kriminal lainnya dinyatakan bersalah secara hukum dan kasusnya diduga di Pusat Penahanan Nasional.