FISIP Unjani Kantongi Izin Operasional Prodi Ilmu Hukum

FISIP Unjani Kantongi Izin Operasional Prodi Ilmu Hukum

FISIP Unjani Kantongi Izin Operasional Prodi Ilmu Hukum
FISIP Unjani Kantongi Izin Operasional Prodi Ilmu Hukum

CIMAHI – Untuk tetap mendapat kepercayaan dimasyarakat, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus mampu berkompetisi untuk melahirkan lulusan yang siap diserap lapangan kerja, dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Hal itu diungkapkan Koordinator Kopertis Wilayah Empat, Prof Dr. Uman Suherman AS.M.PD, saat menyerahkan surat keputusan pembukaan Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Jendral Ahmad Yani (Unjani), yang berlangsung di Gedung Fakultas Psikologi Jalan Terusan Sudirman, Kota Cimahi, Senin (21/8).

Uman menjelaskan, saat ini Perguruan Tinggi banyak, namun hanya yang memiliki visi kedepan dan bisa melahirkan kesuksesan mahasiswa, yang bisa kokoh berdiri. Serta menjadi pusat kepercayaan masyarakat dengan perangkingan 4 aspek yang ditentukan oleh Kemenristek.

“Ternyata lebih banyak ditentukan oleh 4 aspek yang utama, diantaranya kualitas dosen,” katanya.

Terkait dengan Prodi Ilmu Hukum, Uman mengatakan, dengan aturan dan regulasi yang semakin ketat, maka suatu kebanggaan bagi Unjani sebab, pengajuan prodi tidak semudah membalikan telapak tangan.

“Kita tidak hanya berpikir bahwa dengan prodi baru mahasiswa semakin banyak. Tetapi pada hakekatnya tanggung jawab kita semakin banyak,” katanya.

Uman menyebutkan, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri perguruan tinggi, yakni semakin banyak prodi tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lulusan perguruan tinggi itu tidak terserap dengan kebutuhan masyarakat.

Umuh menilai, Unjani cukup maju dan berkembang dari yang hanya dulu Akademi Ilmu Logam yang berada di pojok Jalan Gatot Subroto, sekarang sudah menjadi Universitas dengan 22 prodi, termasuk Kedokteran.

Namun ia mengingatkan Unjani, untuk meningkatkan kapasitas para dosennya, karena untuk meraih rangking nasional perguruan tinggi banyak ketentuan yang harus dipenuhi. Diantaranya tentang tenaga pengajar atau dosennya.

“Dari 422 dosen yang ada di Unjani, baru setengahnya yang menjadi dosen tetap. Kemudian minimal setiap program studi harus menghasilkan satu guru besar atau profesor,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Uman, dilihat dari unsur keilmuan pada dasarnya sama dengan PT lain. Unjani ada unsur militer dan nuansa keprajuritan dalam keilmuannya. Sehingga menjadi landasan berpikir bagi lulusan Ilmu Hukum Unjani ke depan.

“Tantangan bagi Prodi Ilmu Hukum ke depan yaitu bukan hanya mengajarkan sikap

profesional dalam ilmu hukum. Prodi Hukum harus menerapkan tatanan nilai karakter, komitmen, integritas, kejujuran, tahan banting, dan berjuang membela kebaikan,” tuturnya.

Uman mengingatkan perankingan Perguruan Tinggi banyak dipengaruhi kualitas dosen, mahasiswa, penelitian, pengabdian masyarakat, juga promosi dan publikasi.

“Tidak bisa mengandalkan masyarakat yang mencari tahu tentang perguruan tinggi,

tapi harus ada promosi. Yang terutama, bagaimana lulusan perguruan tinggi bisa terserap masyarakat,” pungkasnya.

Rektor Unjani Mayjen TNI Witjaksono, M.Sc., NSS., menyatakan pihaknya menyambut terbuka surat Izin Operasional Prodi Ilmu Hukum FISIP Unjani yang diserahkan Kopertis.

“Kami menilai, Ilmu Hukum penting diselenggarakan Unjani karena kami dibawah

Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) TNI AD, dan dekat dengan tema peperangan,” ujarnya.

Salah satu yang didalami yaitu Manajemen Hukum Humaniter. “Konflik militer tidak terlepas dari segi hukum, mudah-mudahan bisa jadi keunggulan Unjani dan membantu TNI AD,” imbuhnya.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

This article was written by ebagi