Cara Penyusunan APBN dan APBD

Cara Penyusunan APBN dan APBD

Cara Penyusunan APBN dan APBD

Tentu ada proses atau mekanisme dalam penyusunan dan penetapan APBD atau APBN. Karena dengan mempelajari hal ini maka bila ternyata mekanisme yang dilakukan tidak sesuai maka kita bisa mengetahui nya dan bisa melakukan protes ke pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.

Proses penyusunan APBN bisa dikelompokan ke dalam tahapan, yaitu : 1. Proses pembicara pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan agustus. 2. Pengajuan, pembahasan dan penetepan APBN, dimulai pertengahan agustus sampai dengan bulan desember. Cara Penyusunan APBN dan APBD.

Langkah – langkah penyusunan APBN adalah sebagai berikut ini:

  1. Pemerintah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK (Daftar Usulan Kegiatan) dan DUP (Daftar Usulan Proyek). DUK diusulkan untuk membiayai pembangunan.
  2. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
  3. DPR membahas RAPBN dengan tujuan : diterima atau ditolak.
  4. Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun jika ditolak pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.

Langkah-penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen – dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.
  2. Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi – tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
  3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

Sumber: https://etrading.co.id/pesatnya-teknologi-harus-diimbangi-keamanan-siber/

This article was written by ebagi