Mengukur Keefektifan Anggaran Pendidikan 20% setara Rp440 Triliun

Mengukur Keefektifan Anggaran Pendidikan 20% setara Rp440 Triliun

Mengukur Keefektifan Anggaran Pendidikan 20% setara Rp440 Triliun
Mengukur Keefektifan Anggaran Pendidikan 20% setara Rp440 Triliun

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, anggaran pendidikan sebesar 20%

yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya formalitas semata.

Jika ditelusuri bahkan menurut Neraca Pendidikan Daerah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), banyak kota dan kabupaten yang mengalokasikan kurang dari 10% APBD untuk pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, sebetulnya pendidikan di Indonesia belum memiliki payung yang kuat dalam mendukung anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.

Demikian pula dengan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, dia menyayangkan anggaran 20% tersebut tidak sepenuhnya berada pada kementerian yang mengurus pendidikan.

“Dari Rp440 triliun di APBN sekarang, hanya Rp40 triliun ke Kemendikbud, Rp40 triliun ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek- Dikti), dan Rp63 triliun di Kementerian Agama. Artinya, 2/3 anggaran pendidikan banyak untuk K/L lain. Bahkan Rp200 triliun berupa transfer daerah,” tandas Fikri di Jakarta.

Menurut dia, wajar bila dari delapan standar nasional pendidikan (SNP) terdapat empat standar yang kategorinya sangat buruk menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dua SNP yang paling menonjol adalah mengenai sarana-prasarana dan pendidikan

dan tenaga kependidikan. “Tidak ada satu pun daerah yang tidak mengeluhkan dua standar ini,” paparnya. Dari 1,8 juta ruang kelas yang ada, 1,3 juta dinyatakan rusak dan hingga kini pemerintah hanya memperbaiki sedikit.

Hanya yang rusak berat sebesar 250.000 itu pun tahun 2018 ini hanya dialokasikan 25.000. Sementara sisanya diserahkan ke daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fikri juga menguraikan mengenai persoalan guru yang mengalami kekurangan sebesar 900.000.

 

Sumber :

http://bengawan.uns.ac.id/contoh-teks-eksplanasi-gerhana-bulan/

This article was written by ebagi